Postingan
San Francisco (ANTARA News) - Rogue security software sekarang termasuk di antara ancaman teratas pengguna komputer di seluruh dunia dengan jumlah mesin yang terinfeksi program semacam itu meningkat tajam, demikian laporan Microsoft , Rabu.Rogue security software adalah perangkat lunak yang menggunakan malware (malicious software) atau perangkat jahat yang memperlihatkan diri atau menginstal dirinya atau memaksa pengguna komputer membayar untuk menghilangkan malware yang sebenarnya tak ada.Rogue security software, yang juga dikenal sebagai scareware, memanfaatkan keinginan pengguna komputer untuk menjaga komputer mereka terlindung dan memikat mereka untuk membeli program gadungan yang sebenarnya adalah kode jahat yang seringkali dirancang untuk mencuri informasi pribadi. Security Intelligence Report, yang paling akhir dikeluarkan Microsoft, memperlihatkan pada semester kedua 2008, Win32/Renos --ancaman yang digunakan untuk mengirim rogue security software, dideteksi di 4,4 juta komputer, naik 66,6 persen dari semester pertama tahun itu.Menurut laporan itu, dua lagi keluarga rogue security software dideteksi pada lebih dari 1,5 juta komputer, sehingga mereka termasuk di antara 10 ancaman utama pada semester kedua 2008.Security Intelligence Report, yang menggunakan data yang dikumpulkan dari ratusan juta komputer di seluruh dunia, dikeluarkan dua kali setahun.Berdasarkan temuan baru tersebut, laporan itu menyarankan pengguna mesti melakukan tindakan proaktif guna melindungi diri mereka, seperti menggunakan produk anti-malware dari sumber yang dikenal dan terpercaya dan terus memperbarui perangkat itu.Pengguna komputer juga mesti berhati-hati dan tidak mengikuti iklan perangkat lunak yang tak dikenal yang muncul untuk menyediakan perlindungan, kata laporan tersebut. (*)
Sumber : Antara
Sabtu, 11 April 2009
Pencuri Arsip Penghitungan Suara Pemilu Dibekuk
Karanganyar (ANTARA News) - Pencuri arsip berita acara penghitungan suara milik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada pascapenghitungan suara pemilu, Jumat, berhasil dibekuk.Tersangka pelaku pencurian arsip pemilu itu, Kusno (32) warga Dusun Margosanten RT 01/RW II, Desa Sepanjang, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar . Tersangka kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Tawangmangu.Beberapa informasi yang dihimpun di tempat peristiwa tersebut, menyebutkan aksi pencurian arsip pemilu itu diketahui dilakukan Kusno pada saat sekretariat PPS Desa Sepanjang dalam kondisi sepi.Sekitar pukul 09:00 WIB, dua anggota PPS setempat tengah keluar kantor untuk mencocokkan data penghitungan suara semalam Kamis (9/4). Sedangkan seorang anggota PPS lainnya menghadiri hajatan tetangganya. Praktis, sekretariat PPS waktu itu kosong dan hanya dijaga oleh Wagiman, penjaga kantor.Kemudian, Kusno datang ke sekretariat PPS dan berpura-pura mencari temannya yang bernama Rianto. Wagiman yang menemui Kusno merasa tak pernah kenal dengan orang yang bernama Rianto. Dia juga tidak menaruh curiga kepada Kusno.Tidak tahunya, Kusno langsung masuk ke dalam sekretariat dan mengambil arsip pemilu yang ada di atas meja anggota PPS setempat dan membawanya pergi.Selang setengah jam kemudian, Ketua PPS setempat, Sadimin, yang tiba di sekretariat mendapati arsip penghitungan suara miliknya ada yang hilang."Saat saya mencari-cari, Wagiman bilang ke saya kalau tadi barangnya diambil Kusno," kata Sadimin, saat ditemui wartawan di Mapolsek Tawangmangu.Mendapati laporan itu, Sadimin kontan melaporkan kejadian itu ke Polsek Tawangmangu. Sebab, barang yang diambil adalah dokumen Negara. Saat tengah dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian, Kusno tiba-tiba kembali lagi ke sekretariat PPS sambil membawa arsip pemilu yang diambilnya tanpa izin tadi, dan Kusno langsung ditangkap di tempat tanpa ada perlawanan.Sadimin mengatakan, seluruh hasil perhitungan suara di 12 TPS yang ada di desanya, sudah selesai dikirim ke Panitia Pemungutan Kecamatan Tawangmangu."Yang satu arsip lagi di PPS. Namun karena masih perlu penyelesaian administrasi, arsip belum kami simpan dan hanya kami taruh di atas meja," ungkapnya.Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Djoko Satriyo Utomo yang datang ke Polsek Tawangmangu mewakili Kapolres Karanganyar AKBP Sri Handayani, sempat memeriksa langsung Kusno.Dalam pengakuannya, Kusno hanya ingin mencocokkan data perolehan suara di arsip PPS dengan data yang dimilikinya. Ketika ditanya untuk siapa data itu digunakan dan siapa yang menyuruh mengambil arsip itu, Kusno mengatakan, semua akan digunakan sendiri."Kami akan terus melakukan penyelidikan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya orang lain dibalik pencurian tersebut. Selain memeriksa tersangka, kami juga akan memanggil beberapa saksi lain yang mengetahui masalah itu," katanya. (*)
Sumber : Antara
Sumber : Antara
French legislators reject toughened 'three strikes' law
The French National Assembly has rejected a law that threatened to suspend the Internet access of those caught downloading copyright works without permission.
Deputies in the National Assembly rejected a compromise text proposed by a joint commission of lawmakers from the Assembly and the Senate, just hours after the Senate had approved it.
In the mostly empty chamber of the National Assembly, 15 deputies voted in favor and 21 voted against, according to local news reports.
Conflicting versions of the law were voted by the French National Assembly last week and the French Senate last year, forcing the government to appoint a joint commission composed of members of the two houses of the French parliament to reconcile the differences in a final text.
The joint commission discarded a number of amendments voted by the National Assembly that had softened the Senate's earlier draft of the law.
It reinstated the double penalty for Internet users accused three times of downloading copyright works without permission: In addition to having their Internet access suspended, they will now have to continue to pay for that service for the duration of the suspension. The commission made the change despite warnings from some National Assembly members that it could be unconstitutional.
The unavailability of a copyright work through legal channels will no longer be a defense against charges of piracy, the commission decided.
In other changes made by the commission, the government lost its right to nominate the president of the High Authority for the Distribution of Works and the Protection of Rights on the Internet (Hadopi) that the law creates -- but will now nominate more of the authority's members, who in turn will elect its president. The Hadopi's main role is to examine accusations against Internet users that they have illegally downloaded copyright works. It will now also have the responsibility for managing a Web portal listing legal online music outlets. The previous draft of the law required the authority to oblige search engines to prioritize links to legal content over those to illegal content.
Now that the Assembly has rejected the compromise text, it must once again be debated, and perhaps amended, by both chambers of the French parliament.
Source : Itnews
Deputies in the National Assembly rejected a compromise text proposed by a joint commission of lawmakers from the Assembly and the Senate, just hours after the Senate had approved it.
In the mostly empty chamber of the National Assembly, 15 deputies voted in favor and 21 voted against, according to local news reports.
Conflicting versions of the law were voted by the French National Assembly last week and the French Senate last year, forcing the government to appoint a joint commission composed of members of the two houses of the French parliament to reconcile the differences in a final text.
The joint commission discarded a number of amendments voted by the National Assembly that had softened the Senate's earlier draft of the law.
It reinstated the double penalty for Internet users accused three times of downloading copyright works without permission: In addition to having their Internet access suspended, they will now have to continue to pay for that service for the duration of the suspension. The commission made the change despite warnings from some National Assembly members that it could be unconstitutional.
The unavailability of a copyright work through legal channels will no longer be a defense against charges of piracy, the commission decided.
In other changes made by the commission, the government lost its right to nominate the president of the High Authority for the Distribution of Works and the Protection of Rights on the Internet (Hadopi) that the law creates -- but will now nominate more of the authority's members, who in turn will elect its president. The Hadopi's main role is to examine accusations against Internet users that they have illegally downloaded copyright works. It will now also have the responsibility for managing a Web portal listing legal online music outlets. The previous draft of the law required the authority to oblige search engines to prioritize links to legal content over those to illegal content.
Now that the Assembly has rejected the compromise text, it must once again be debated, and perhaps amended, by both chambers of the French parliament.
Source : Itnews
Russian President warns of foreign threat to 'Net security
Foreign investors in Internet companies pose a potential threat to national security, Russian President Dmitry Medvedev warned members of the United Russia political party at a meeting on Wednesday.
"Having international investors come to search engines or appear within large social networks is inevitable. But at the same time, ... we need to keep an eye on it, since it is also an issue of security," Medvedev said, according to a transcript of his remarks on the Kremlin's official Web site.
Despite Medvedev's wariness of international investors, he acknowledged that Russia's Internet industry needs fresh financial support.
"Investments must absolutely be made in this sector," he said.
However, those investments can't be left entirely to the market, he said, pointing to the government's investment in Internet access for schools, an initiative he credited with helping the country double the number of Internet users in Russia to around 50 million, over a third of the country's inhabitants.
Without the efforts of the government, "Everything would still develop, but the rate of development would be somewhat slower," he said.
Political parties too need to invest in the Internet, he said, warning: "If a political force is unable to learn to navigate the Internet, it will die." On the other hand, "those ... able to become online 'trend setters' ... will have a political future," he said.
The Web site of the United Russia party shows that the party has already social networking with the creation of its own network, Den, named for the lair of the party's totem, a bear.
The political uses of the Internet may not all be positive and geared towards improving communication, he warned.
"You need to know how to use it, especially since it may not only be creative, but destructive as well. We are well aware of the potential that the Internet holds, in the sense of supporting a particular constructive initiative, and in the sense of increasing tensions, if necessary."
Medvedev concluded his remarks about the Internet by expressing his support for international initiatives to enforce copyright law online.
"Copyright and the Internet are, at the moment, completely incompatible. The Internet is the enemy of copyright," he said.
Without concerted action by Russian and other governments, "The fundamental principles of copyright protection around the world will be destroyed," he said.
He said Russia's government must work to ensure that national copyright legislation and future international agreements are also enforceable on the Internet.
Source : ITNews
"Having international investors come to search engines or appear within large social networks is inevitable. But at the same time, ... we need to keep an eye on it, since it is also an issue of security," Medvedev said, according to a transcript of his remarks on the Kremlin's official Web site.
Despite Medvedev's wariness of international investors, he acknowledged that Russia's Internet industry needs fresh financial support.
"Investments must absolutely be made in this sector," he said.
However, those investments can't be left entirely to the market, he said, pointing to the government's investment in Internet access for schools, an initiative he credited with helping the country double the number of Internet users in Russia to around 50 million, over a third of the country's inhabitants.
Without the efforts of the government, "Everything would still develop, but the rate of development would be somewhat slower," he said.
Political parties too need to invest in the Internet, he said, warning: "If a political force is unable to learn to navigate the Internet, it will die." On the other hand, "those ... able to become online 'trend setters' ... will have a political future," he said.
The Web site of the United Russia party shows that the party has already social networking with the creation of its own network, Den, named for the lair of the party's totem, a bear.
The political uses of the Internet may not all be positive and geared towards improving communication, he warned.
"You need to know how to use it, especially since it may not only be creative, but destructive as well. We are well aware of the potential that the Internet holds, in the sense of supporting a particular constructive initiative, and in the sense of increasing tensions, if necessary."
Medvedev concluded his remarks about the Internet by expressing his support for international initiatives to enforce copyright law online.
"Copyright and the Internet are, at the moment, completely incompatible. The Internet is the enemy of copyright," he said.
Without concerted action by Russian and other governments, "The fundamental principles of copyright protection around the world will be destroyed," he said.
He said Russia's government must work to ensure that national copyright legislation and future international agreements are also enforceable on the Internet.
Source : ITNews
Langganan:
Postingan (Atom)
